Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha yang diwakili Sekertaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengikuti evaluasi Anggaran Triwulan I untuk Tahun 2021 yang dilaksanakan Pemerintahan Provinsi Gorontalo, melui vicom, Selasa (20/4/2021) yang bertempat di Ruangan Kerja Wali Kota Gorontalo.
Dalam pemaparan, Sekertaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengatakan APBD Kota Gorontalo tahun 2021 totalnya Rp. 1,336,726,000,000, yang terbagi dari belanja operasi Rp. 945,000,000,000 atau 70,34 Persen.
Sementara, untuk belanja modal, Rp. 387,000,000,000, atau 28,99 persen, dan belanja tidak terduga, Rp. 3 M lebih atau 0,26 persen dari total anggaran APBD kota Gorontalo tahun 2021.
“Di tahun 2020 sampai 2021 ini, kota Gorontalo untuk Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang Rp. 54 M, sementara untuk tahun 2019 lalu, berkurang Rp. 15 M,” Kata Ismail Madjid saat memberikan paparan terkait anggaran Kota Gorontalo
Selain itu, kata Ismail, anggaran kelurahan pada tahun 2020 yang jumlahnya sekitar Rp. 18 M, kini pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi dianggarkan. Sementara untuk dana transfer Kota Gorontalo berkurang Rp. 97 M lebih.
“Untuk pembangunan fisik, tahun 2020 di Triwulan yang sama mencapai 25,35 persen, namun di tahun 2021 ini, hanya mencapai 13,35 persen saja. Tapi hal itu sudah meningkat mencapai 14,76 persen, dan realisasi keuangannya 10,21 persen,” jelasnya
Selanjutnya, kata Ismail, untuk rencana paket tahun 2021, pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 200 juta, ada 1354 paket untuk Rp. 46,386,000,000. Untuk pengadaan barang dan saja yang di atas Rp. 200 juta sampai Rp. 2,5 M, ada 111 paket, untuk Rp. 76,754,000,000.
“Untuk pengadaan barang dan jasa yang diatas Rp. 2,5 M sampai 50 M, ada 20 paket, itu sejumlah Rp. 172,664,000,000. Untuk anggaran suakelo, ada sekitar Rp. 74 M,” ungkapnya
Meski begitu, kata Ismail, untuk Dana Insentif Daerah (DID) Kota Gorontalo, belum ada pencarian. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) masih sementara perlengkapan administrasi. Ia menargetkan hal tersebut segera diselesaikan dalam waktu dekat.
Namun, kata Ismail, di tahun 2021, pihaknya mengalami keterlambatan karena ada perubahan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Keterlambatan itu, ikut bersama di pengadaan alkes di Rumah Sakit Otanaha atau Rumah Sakit Aloe Saboe, namun kita akan berusaha untuk secepatnya bisa di selesaikan,” ujarnya
Tak hanya itu, Kata dia, insentif tenaga kesehatan di Rumah Sakit Aloe Saboe untuk COVID-19 juga ikut terdampak. Terhitung sejak bukan Agustus sampai bulan Desember 2020 belum ada realisasi insentif. Kurang lebih ada Rp. 5,4 M yang belum terbayarkan.
“Semoga ke depan, melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo, dapat mendorong Kementrian Kesehatan untuk dapat merealisasikan Insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, karena itu merupakan kewajiban mereka,” ucapnya
Dia juga meminta ada percepatan dalam pembangunan pasar Sentral yang langsung di monitoring oleh Balai Cipta Karya. “Kalau semakin lama kegiatan pembangunan pasar Sentral tertunda, yang ditakutkan akan berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Sekertaris Daerah, Ismail Madjid
