Penadata, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan bulan Agustus nanti program kegiatan yang dibiayai dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) mulai action. Hal itu terungkap pada rapat efektivitas pemanfaatan dana PEN di Kota Gorontalo, secara virtual, Kamis (22/7/2021)
Kepala Bapppeda Meydi N. Silangen menjelaskan keterlambatan pemanfaatan dana pinjaman daerah tersebut, antara lain adanya penyesuian item kegiatan yang mengalami perubahan.
“Perubahan itu yakni rencana untuk melaksanakan pembangunan kota baru. Pihak PT. SMI memberikan waktu estimasi waktu penyerapan anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan membiayai proyek tersebut cukup sempit,” ujar Meydi Saat usai mendampingi Walikota Gorontalo, Marten Taha pada rapat evaluasi efektivitas anggaran PEN.
Ia menerangkan pihak yang ditunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai pengelola itu, hanya memberikan waktu sampai tahun 2022. Sementara, untuk pembangunan kota baru tersebut membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun.
“Kita tidak mampu melakukan efektivitas pelaksanaan kota baru sampai tahun 2022. Karena kota baru ini berkaitan dengan pengadaan tanah. Setelah kami melakukan review melibatkan kantor pertanahan, selesainya bisa sampai 2024. Sementara waktu yang diberikan, maksimal penyerapan anggarannya harus tuntas pada tahun 2022. Otomatis tidak mungkin dilaksanakan,” ungkapnya
Ia menjelaskan anggaran pembangunan kota baru akan diarahkan untuk membiayai enam program yang tak kalah pentingnya. Enam program itu adalah, kata Meydi, peningkatan jalan Lupoyo Cs, perbaikan saluran seluruh kecamatan dalam kota dalam rangka penanganan genangan air dan banjir, perbaikan PJU yang lampunya akan digantikan ke LED termasuk sarana prasarana lainnya.
“Kemudian usulan penambahan jumlah Damkar, armada kebersihan akan ditambah, dan yang terakhir penambahan Alkes di RSAS untuk penanganan Covid,” imbuhnya.
Menurutnya, usulan enam program itu, telah disetujui oleh DJPK dan PT. SMI. “Alhamdulillah usulan ini disetujui DJPK dan SMI. Sehingga tadi, arahan pak wali dalam rangka efektivitas, besok kita tindak lanjut dengan OPD terkait,” ujar Novi.
“Karena sebelum mencairkan dana itu, kita akan melakukan review dengan Inspektorat. Termasuk membahas isi dalam perjanjian, karena adanya perubahan kegiatan. Itu yang pertama. Yang ke dua adalah persiapan dokumen review. Kita upayakan sebelum 4 agustus sudah selesai. Jika sudah selesai kita akan langsung kirim dokumen hasil reviewnya,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan, pada rapat evaluasi yang dilangsungkan secara virtual itu, DJPK dan PT. SMI juga melakukan evaluasi dana efektif yang sudah ditransferkan ke RKUD sebesar Rp 38 Miliar.
Terkait hal itu, kata dia, pihaknya menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini belum ada penarikan. “Kenapa belum ada penarikan ? Karena kita menargetkan minggu ketiga Agustus semuanya sudah jalan,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjutnya, sudah ada beberapa kontrak yang selesai dan dalam persiapan SPP. Yang belum selesai tinggal pengadaan Alkes di RS Otanaha.
“Kemarin sudah dilakukan review oleh Inspektorat terhadap beberapa kegiatan usulan terkait dengan Alkes. Tapi, setelah dilakukan pendalaman, tim medik mengusulkan ada beberapa alkes yang harus diganti. Otomatis di pending lelangnya. Tapi tidak lama lagi akan kembali dilelang karena lewat e-Cataloq. Jenis kegiatannya tetap sama, hanya alkes yang beda,” tutup Kepala Bapppeda Meydi N. Silangen
