Penadata, Gorontalo – Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Gorontalo Niki Ilanunu angkat bicara terkait pembubaran paksa aksi massa PMII Kota Gorontalo oleh aparat kepolisian di Kota Gorontalo.
Menurutnya, jika jajaran pengambil kebijakan yakni Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mendengarkan aspirasi para mahasiswa, maka pembubaran paksa oleh aparat itu tidak terjadi.
“Aksi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat PMII, bukan aksi yang ingin menantang program vaksinasi sedang berjalan dan sudah menjadi program nasional itu. Aksi itu ingin menyoroti kartu vaksin yang dijadikan syarat pelayanan publik. Maka dengarkanlah dengan baik,” tulis Niki lewat via whatsapp kepada wartawan penadata.id, Sabtu (24/07).
Ia juga menjelaskan, bahwa pemberlakukan syarat kartu vaksin tersebut justru menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat. Terkesan pemerintah pesimis dan gagal mengajak rakyatnya untuk melawan covid-19.
Mestinya, kata Niki, ada pendekatan humanis didahulukan. Misalnya; memperkuat sosialisasi, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya membangun kesadaran. Agar kekhawatiran yang berkembang di masyarakat cepat teratasi, dan masyarakat lebih mendukung program vaksinasi.
Ia pun menyoroti kinerja gugus tugas Covid-19 yang hanya fokus di wilayah tertinggi, yakni Kota Gorontalo. Namun abai mengoptimalkan gugus tugas di tingkat kelurahan/desa. Padahal ada banyak perangkat desa/keluarahan yang bisa dimaksimalkan dalam rangka penangangan dan penyebaran Covid-19.
“Ada tokoh adat dan tokoh agama, organisasi kepemudaan dan semua elemen masyarakat yang perlu untuk dilibatkan”, tandas Niki
“Sehingga suksesnya vaksinasi ini bukan hanya kesuksesan pemerintah dan lembaga terkait saja, melainkan kesuksesan bersama”, tutupnya
Penulis: Anton Hamid
Editor : Djemi Radji
