Penadata, Gorontalo– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo menilai jika Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengancam pimpin demo karena insentif tenaga kesehatan (nakes) tidak dicairkan, maka demo tersebut tidak dibubarkan paksa polisi
“Mana berani polisi bubarkan demo yang dipimpin Gubenur itu? Polisi beraninya sama mahasiswa, tidak dengan Gubernur Rusli”, tandas Rifaldi Happy Ketum PC PMII Kota Gorontalo, melalui pesan singkat kepada redaksi, Selasa (27/7/2021)
Pernyataan Gubernur Rusli pun dinilai hanya memperburuk situasi bukan mencari solusi terkait insentif nakes yang belum dicairkan disejumlah kabupaten/kota. Bahkan Rusli pun akan menyurat langsung ke pusat untuk meminta evaluasi anggaran
“Pak Rusli terlihat tembang pilih urus covid-19. Nakes diperjuangkan, ketimbang pelayanan publik untuk masyarakat. Pemberlakuan sertifakat vaksin untuk pengurusan administrasi warga, juga ia harus perjuangkan. Masyarakat itu butuh perhatian juga. Sudah dilarang berjualan, urus administrasi dibuat susah”, kata Rifaldi
Lebih lanjut, orang nomor satu di PMII Kota Gorontalo ini mengatakan, Pemerintah belum mampu memanfaatkan digitalisasi untuk mengurus pemerintahan. Terbukti kata ia, Gubernur banyak melakukan kunjungan ke berbagai kabupaten/kota.
“Biaya kunjungan itu mestinya ia sisihkan untuk membantu Nakes dan memanfaatkan digitalisasi untuk kerja-kerja pemerintahan, bukan berkoar-koar ancam demo. Urusan demo itu wilayah mahasiswa dan rakyat, bukan urusan Gubernur”, paparnya
Sebelumnya Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan bahwa insentif yang dikeluhkan Nakes di RSAS Aloe Saboe tidak hanya bersumber dari Pemda saja, tapi juga Kementrian Kesehatan. Dan itu pun sudah ditegaskan pihak RSAS, bahwa Insentif maupun THR sudah dibayarkan
“Insentif bagi tenaga medis di RS Aloei Saboe yang melayani COVID-19, awalnya akan ditanggulangi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan kami sudah mengajukan proposal,” kata dr. Andang Ilato dikutip dari read.id
