Penadata, Kota Gorontalo – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawaty S. Nuna mensosialisasikan penggunaan kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan pembahasan tentang sistem pembayaran transaksi Non Tunai dengan CMS (Cash Management Sistem).
Pembahasan yang digelar di ruang kerja Kakankemenag Kota itu, dilakukan bersama para pejabat Eselon IV, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan bendahara pembantu, serta pengelola keuangan.
“Tadi itu terkait dengan pemberlakuan kedua cara pengelolaan anggaran negara maka tadi saya mengumpulkan semua yang terkait untuk memberikan sosialisasi dan juga penjelasan,” ujar Misnawaty, Jumat (27/08/2021).
Selain menjelaskan, kata Misnawaty, dirinya juga melakukan pembagian tanggungjawab berdasaekan masing-masing program yang sudah disepakati.
“Jadi Kemenag kota gorontalo itu memiliki 4 program, yakni diantaranya; sekertariat jendral, pendidikan islam, penyelenggaraan haji dan umroh, dan bimas islam,” pungkasnya.
Selanjutnya, Misnawaty mengatakan, penunjukan penanggungjawab ini dikarenakan terdapat perubahan mengenai proses pembelanjaan, yang itu telah tertuang di dalam PMK RI No. 196/ PMK. 05/2018 tanggal 31 desember 2018 tentang tata cara penggunaan KKP dan sistem pembayaran transaksi Non Tunai dengan CMS.
“Kalau yang tadi boleh secara tunai artinya mereka bisa langsung membelanjakan sendiri, sekarang sudah tidak bisa secara tunai tapi non tunai. Kalau belanja ke toko harus pakai kartu kredit digesek biar bisa mendapatkan barang yang diharapkan,” tegas Misnawaty.
Misnawaty menyampaikan, hal ini sengaja disosialisasikan terlebih dahulu agar saat pelaksanaannya para pegawai sudah tidak kaget. Ujar ia, bahwa aturan ini akan dimulai pada bulan depan (september).
“Di kota akan kita mulai bulan september. Setiap program ada penanggungjawab yang memegang kartu itu. Pengelolaan anggaran yang semakin transparan seperti ini baik karena tidak ada lagi kong kali kong dengan pihak manapun,” jelasnya.
