Oleh: Djemi Radji – Pengagum Gus Dur
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu bisa dikatakan multitalenta dalam menafsirkan sesuatu. Apalagi bicara soal Marxisme dan Leninisme, Gus Dur adalah penafsir jitu soal ini. Jika orang seperti Mas Amien Rais, Pak Gatot Nurmantyo dan Habib Rizieq Shihab menafsirkan Marxisme dan Leninisme, maka yang nampak di permukaan adalah “Anti” bukan substansi. Tak heran, apa yang keluar dari ucapan mereka adalah “Anti”. Silahkan dilacak sana sini terkait kampanye mereka tentang “anti komunis” itu, akan tetap banyak kelemahan dari narasi yang mereka bangun.
Mereka tidak seperti Gus Dur, yang secara fundamental dan teoritik membaca sesuatu. Gus Dur lebih mumpuni melihat substansi yang ditawarkan oleh ragam aliran. Bacaan Gus Dur lebih luas ketimbang ketiga orang tadi. Jika membaca Marxisme maupun leninisme melalui tafsir Gus Dur, maka kita akan menemukan gagasan-gagasan yang ingin ditawarkan Marxisme maupun leninisme itu.
Sebelum mengulas lebih jauh, mari kita lihat kebelakang, bahwa salah satu kejahatan Orde Baru Soeharto adalah mengekang kebebasan berpikir. Termasuk membaca buku terkait Marxisme-Leninisme. Apalagi tema-tema komunisme, pasti Anda dituduh antek-antek Komunis. Hawa kebebasan itu mulai nampak ketika seorang jebolan pesantren itu menahkodai pucuk pimpinan negara ini. Ia adalah Gus Dur, bapak semua aliran di dunia, yang dengan kesatria mencabut kembali kebebasan yang dulu dipasung Soeharto.
Mari kita lihat, bahwa ternyata, Gus Dur saat muda banyak melahap berbagai buku, termasuk Das Kapital karya Karl Marx. Bahkan buku berjudul What Is To Be Done, Romantisme Revolusioner karya Lenin dan Buku Merah Mao pun dilahap. Mengenai konsep dan praktik, tak hanya Gus Dur, namun banyak kalangan setuju dengan konsep yang ditawarkan Marxisme-Leninisme. Tapi disisi lain, Gus Dur justeru tidak tertarik dengan kritik Marx bahwa: ‘Agama adalah candu’.
Sebab paham Marxisme-Leninisme merupakan doktrin politik yang berlandasan pada filsafat materialisme, yang menganggap materi adalah sebuah kebenaran. Hal ini justeru berbanding lurus dengan keyakinan agama islam, yang masih mendasarkan pada spiritualisme, empiris dan berbentuk ‘gaib’.
Penting mengingat kembali bagaimana kebijakan Gus Dur tentang pencabutan Tap MPR RI Nomor 25/MPRS/1966 yang memasung paham Marxisme dan Leninisme. Alasannya sederhana, bahwa pencabutan tersebut dinilai sangat diskriminatif. Tindakan pengamanan akademik terhadap paham tersebut sangat sentralistik dan otoriter. Pelarangan paham Marxisme dan Leninisme menurut Gus Dur merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan jelas bertentangan dengan UUD 1945.
Tak heran, sikap keterbukaan Gus Dur menyikapi berbagai hal dan sedang dipertentangkan terus menjadi polemik, termasuk sikapnya terhadap paham Marxisme-Leninisme. Disini saya kira, sikap inklusif menerima setiap perbedaan sangat penting. Seperti halnya Gus Dur, terbuka dengan siapa saja tanpa melihat motif apa yang diperjuangkan dibelakangnya.
Ada tafsir lain yang saya kira sangat menarik disampaikan Gus Dur; bahwa keberadaan sebuah paham tidak bisa di pasung dan dihabisi begitu saja.
“Keberadaan paham Marxisme dan Leninisme tak bisa dilarang, karena paham bekerja di otak,” katanya saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku biografi dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati dengan judul “Aku Bangga Menjadi Anak PKI” bertempat di Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, kala itu.
Pengembaraan akan pratik tentang Marxisme-Leninisme oleh Gus Dur sangat jauh dari kebanyak intelektual muslim di Indonesia. Misalnya saja, bacaannya terhadap penerapan konsep Marxisme dan Leninisme di Negara-negara Muslim di Dunia. Hal ini sangat menarik untuk disajikan kembali kepada khalayak. Secara formal, bahwa ternyata negara yang berpenduduk mayoritas muslim menolak paham-paham tersebut, tapi disisi lain, justeru terbuka pada konsep yang ditawarkan Marxisme-leninisme.
Tersebutlah Libya. Negara mayoritas muslim yang pernah dipimpin almarhum Muhamar Khadaffi ini sangat terbuka menerapkan konsep Marxisme ke dalam sistem pemerintahannya. Memang secara formal, paham tersebut dilarang di Libya, namun secara faktual ada banyak unsur-unsur Marxisme-Leninisme ke dalam doktrin politik Khadafi.
“Umpan-nya saja, pengertian ‘kelompok yang memelopori revolusi,’ yang jelas berasal dari konsep Lenin tentang pengalihan pemerintah dari kekuasaan kapitalisme, walaupun hal itu tidak harus berwatak financial-industri, tetapi cukup yang masih berwatak agrarus belaka,’ tulis Gus Dur dalam sebuah artikelnya yang berjudul ‘Marxisme-Leninisme dalam Perspektif Islam’ .
Disisi lain misalnya, ada jargon-jargon pembakar semangat rakyat yang diberlakukan oleh negara-negara muslim, semisal, “pimpinan revolusi”, “dewan-dewan rakyat” (al-jamariyah), “pengawal revolusi” sangat erat kaitanya dengan konsep yang ditawarakn Marxisme dan Leninisme
Adanya pertemuan antara unsur Marxisme-Leninisme ke dalam pemerintah pada Negara-negara muslim sangat jelas keberadaanya. Hal tersebut dilihat dari dua aspek; pertama, bahwa ia tidak terbatas pada kalangan eksentrik seperti Khadafi. Melainkan di kalangan pemikir muslim seperti; Abdul Malek Nabi dan Ali Syari’ati. Kedua, ada kenyataan lain dalam upaya meramu konsep tersebut, justeru mampu mempertahankan keislamannya.
Gus Dur sangat jernih melihat bahwa keadaan masyarakat bangsa-bangsa yang memiliki penduduk beragama islam dalam jumlah lebih besar, justeru memberi peluang tumbuhnya paham Marxsime-Leninisme, termasuk Indonesia. Gus Dur sebenarnya mengajak kita melihat bagaimana konsep Marxsisme-Leninsme secara faktual punya kesamaan oreantasi, dan dapat mengungkapkan adanya antara pandangan kemasyarakatan Marxisme-Leninisme, yang bersumber pada kolektivisme dan tradisi kesederhanaan hirarki dalam masyarakat suku yang membentuk masyarakat Islam yang pertama di mandinah pd zaman Nabi Muhammad.
Dari sini kita bisa melihat bahwa Gus Dur paham betul gagasan yang ditawarkan Marxisme-Leninisme. Keterbukaan Gus Dur terhadap paham tersebut bukanlah tak berdasar. Melainkan atas perjumpaan-perjumpaannya dengan berbagai ragam buku. Baginya, Marxisme-Leninisme hanya sebatas filsafat politik yang tak semua konsep dan praktiknya harus diamini begitu saja.
Akhirul kalam, barangkali, Gus Dur juga memaklumi, bagaimana kritik Marx atas agama itu sangat mendasar. Agama yang mestinya sebagai penyelamatan atas diri manusia saat itu, justeru tak bisa berbuat apa-apa. Agama dalam pandangan Marx, sibuk mengurusi ritual dan abai pada penindasan yang sedang berlangsung. Dan barangkali, jika agama diarahkan untuk menyelesaikan problem rakyat saat itu, maka pandangan Marx atas agama akan justeru berbeda. Perlukah kita bersikap eksklusif terhadap paham ini?
