JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan soroti anggaran Ditjen Tanaman pangan yang terus mengalami penurunan. Menurutnya pemerintah tidak konsisten terhadap narasi mengenai ketahanan pangan. Hal tersebut kata dia, akan berakibat terhadap penurunan produktivitas tanaman pangan, terutama padi dan jagung.
Dilansir dari laman resmi www.dpr.go.id, Johan menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut, yang mana katanya, alokasi anggaran setiap tahun untuk tanaman pangan tersebut selalu mengalami penurunan.
Ia merinci, sejak 2019 hingga 2022 nanti, anggaran Ditjen Tanaman pangan terus mengalami penurunan, dari Rp5,9 triliun pada 2019 kemudian turun menjadi Rp4,7 triliun pada 2020 dan turun lagi menjadi Rp 3,6 triliun pada 2021 ini serta turun drastis pada 2022 mendatang, hanya sebesar Rp2,1 triliun.
“Pemerintah tidak konsisten tentang narasi pentingnya ketahanan pangan nasional, yang hanya ada dalam program namun tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai,” tukas Johan dalam siaran persnya, Selasa (16/11/2021).
Karena itu, dirinya mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terhadap tambahan anggaran komoditas padi dan jagung tersebut. Ia dengan tegas mengkritik pemerintah terhadap permasalah tersebut, yang menurut dia tidak konsisten terhadap perencanaan program dan perencanaan anggaran.
“Saya sesalkan pola anggaran seperti ini karena tanaman pangan merupakan subsector esensial yang membutuhkan support anggaran agar produktivitasnya terjaga demi ketahanan pangan nasional,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Katanya, Pada RPJMN 2020-2024 melalui indikator pangan dan pertanian, dijelaskan setiap tahun harus ada capaian indikator peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan secara berkelanjutan, maupun peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani.
“Namun perencanaan RPJMN tersebut tidak diwujudkan dengan politik anggaran yang berpihak pada tanaman pangan,” kata Johan.
Ia mencontohkan, kegiatan indeks pertanaman padi yang pada tahun 2021 volumenya sebesar 2,2 juta hektar akan menurun drastis pada tahun 2022 mendatang yang diprediksi hanya berkisar 1,06 juta hektar. “Demikian juga dengan volume produksi jagung pasti akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya,” paparnya.
Johan menuturkan, dengan alokasi anggaran yang rendah maka target capaian pun akan diturunkan sesuai dengan kapasitas anggarannya, maka seharusnya pemerintah menjadikan tanaman pangan sebagai prioritas agar cita-cita kemandirian pangan bisa segera terwujud dengan keseriusan dukungan anggaran.
“Saya berharap pemerintah memberikan kebijakan penambahan alokasi anggaran untuk tanaman pangan, hal ini sangat penting demi cita-cita kedaulatan pangan nasional, agar sebagai negara agraris kita bisa berdaulat karena mampu melakukan swasembada pangan dan tidak selalu bergantung dengan impor,” ucap Johan.
Ia berharap pemerintah punya sikap komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis produksi tanaman pangan. Johan menyatakan, harus ada semangat dan gerakan untuk mewujudkan swasembada pangan karena negara kita adalah negeri yang subur dan memiliki lahan pertanian yang luas.
“Saya mendorong pemerintah berani memberikan jaminan kualitas benih, stok pupuk yang cukup, bantuan pestisida dan alsintan serta menggalakkan infrastruktur irigasi dan perbaikan lahan serta memperkuat penanganan panen dan pasca panen serta membuka pasar yang menguntungkan petani demi kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tutup Johan.
