Oleh: Wahyu Setya Budi – Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
BEBERAPA bulan lalu tanggal 1 Desember 2021 setelah terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah G20 memberikan peluang yang begitu besar untuk meningkatkan Kerjasama dan diplomasi dari berbagai negara besar untuk mencapai tujuan net zero emission yang ditargetkan Indonesia pada 60 tahun mendatang.
Dijelaskan pada KTT G20 transisi energi adalah salah satu upaya untuk memanage isu Climate Change yang terjadi pada tahun kedepannya. Seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) G20 memiliki mitra kelompok yang berfokus pada bidang energi “Energy Transition Working Group” yang membahas mengenai pengoptimalan aksesibilitas, Funding, dan bagaimana teknologi tersebut dapat dioptimalkan melalui jangka Panjang.
Dikutip dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) penitikberatan dalam masalah funding atau pendanaan, teknologi dan pengoptimalan akses. Staf kementerian ESDM Yudo Dwinanda menyebutkan “presiden harus pula memfokuskan pada penanganan terkait isu energi” dari ujarannya memang diskusi dari poin terakhir yang disampaikan bahwa Indonesia kini memang harus berfokus pada transisi energi, begitu juga mengenai bagaimana KTT G20 juga menginfluence teknologi dalam transisi energi dalam jangka pandang di negara masing-masing.
Jika berbicara mengenai “Teknologi” yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana energi tersebut dapat dibangkitkan dengan jumlah yang masiv dan efisien untuk jangka Panjang, apalagi dengan cara yang inovatif. Bagaimana Indonesia sebagai tuan rumah dapat melakukan diplomasi dengan banyak bidang yang diangkat melalui teknologi rendah karbon, integrasi energi yang terbarukan serta efisien dan industrialisasi yang ramah lingkungan.
Berbagai riset yang diambil dalam setelah mengulik langsung bagaimana diskusi tersebut berlanjut, ESDM sudah mengetahui the great leap yang akan dihadapi Indonesia dalam 10 tahun kedepannya. Peran yang diambil dari semua pihak baik dari pihak pemerintah maupun rakyat Indonesia memiliki spekulasi besar tentang transisi teknologi panel surya yang sudah berkembang di Pulau Jawa dan sekitarnya. Walaupun spekulasi tersebut masih terbilang fifty to fifty (50%) Great leap itu seharusnya dapat menjadi peluang besar Indonesia melakukan Diplomasi dengan negara-negara maju.
Merujuk pada Tiongkok atau Cina, pada tahun 2017 setelah implementasi kebijakannya untuk memutuskan untuk keluar dari Paris Agreement. Negara tersebut terus mengimplementasikan kebijakan dalam memecahkan masalah lingkungan, hal tersebut merupakan suatu kewajaran yang lumrah karena pertumbuhan ekonomi Cina terus menerus naik. Tiongkok sebagai negara maju dalam produksi panel surya dan turbin angin, hubungan ekonomi Uni Eropa-Tiongkok semakin ditentukan oleh perdagangan terkait energi bersih.
Dalam konteks yang sama, bagaimana Indonesia dapat mengambil peluang great leap tersebut? walaupun kita sedang dilanda oleh saling ketergantungan bahkan isu-isu internasional yang tak usai dibahas di ranah domestic dan internasional. Tetapi jika memang sifatnya terikat, apakah Indonesia harus membalikkan badannya untuk menggantungkan Tiongkok sebagai pemasok energi rendah emisi?
Walaupun dalam konteks politik luar negeri luar negeri kita melibatkan prinsip dasar bagaimana pengambil kebijakan luar negeri memiliki tuntutan dalam membuat kepentingan yang selaras nasional dengan berbagai regulasi pada tingkat internasional. Pelaku diplomasi juga harus berhadapan dengan dua kepentingan secara bersamaan, mulai dari kepentingan negara lain maupun kepentingan konstituen Indonesia sendiri dalam proses negosiasi.
Jika melihat sisi spekulatif dan fakta yang telah terjadi di lapangan, Arifin Tasrif Menteri ESDM sendiri dengan fokus transisi energi ini juga dapat memudahkan target hijau Indonesia dengan menciptakan pembangunan berkelanjutan yang aman dari emisi bahkan penggunaan PLTU akan dihapuskan.
Memang visi tersebut sangat spekulatif jika dikaitkan, namun ketika saya menyaksikannya dengan data yang ada serta pengamatan saya. Teknologi panel surya sudah merabah di jalur lintasan jalan dan fasilitas umum seperti tiang listrik. Walaupun begitu pengguna panel surya juga sudah banyak sekali digunakan di Indonesia.
Jika mengejar transisi, kita memang sudah saatnya mempercepat transisi energi listrik melalui aksi korporasi, terlebih G20 merupakan awal dari spekulasi tersebut bagaimana “the great leap” menjadi kesempatan Indonesia dalam mentransformasi transisi energi dengan menyandingkan subholding PLN untuk mencari corporate action tersebut. walaupun demikian, pemerintah memang disini harus berkonsolidasi dengan UMKM di Indonesia.
Strategi tersebut memanglah bagus, namun kita juga harus menekankan pentingnya diplomasi energi Indonesia kedepannya, terutama dalam panel surya. Yang menjadi urgensinya adalah pemanfaatan Energi panel Surya bukan lagi dalam skala rumah tangga, kita dapat menghemat dana yang dikeluarkan negara dan menjadikannya sebagai fokus dari Diplomasi Indonesia pada tahun 2022 ini. Yang kedua, kita dapat mencapai Diplomasi tersebut melalui serangkaian Kerjasama bilateral dari pihak-pihak yang berkoalisi dalam pengimplementasian transformasi energi terbarukan tersebut.
Sebagai tantangan utama yang telah kita hadapi dari tahun-ketahun ini adalah bagaimana pemanfaatan panel surya ini sangat minim edukasi kepada masyarakat luas betapa sangat pentingnya energi tanpa emisi sehingga masyarakat acuh tak acuh terhadap energi bersih bagi generasi selanjutnya. Panel surya bagi kebanyakan Masyarakat Indonesia dianggap tidak penting. Jika PLN masih tetap dapat memberi pasokan listrik maka masyarakat tersebut tidak pernah terpikirkan di benak mereka untuk beralih pada energi surya.
Itu yang menjadi pro dan kontra ketika kita melihat modal yang dikeluarkan untuk memperoleh panel surya sangat besar, tetap panel surya akan menjadi energi alternatif yang memiliki jangka waktu lama dan efektif, perlu adanya kesadaran dari kita.
