Oleh: Raihan Nustra Harsono – Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Cryptocurrencies atau kripto merupakan sesuatu yang kerap menjadi pembicaraan sejak tahun 2020, terutama setelah puncak kenaikan harga dari mata uang kripto, tepatnya bitcoin di sepanjang tahun 2021 yang terbilang sangat fantastis atau bahkan terkesan tidak masuk akal. Masyarakat dunia digemparkan oleh mencuatnya harga bitcoin yang tadinya tidak sampai 10 juta rupiah, sampai ke angka kurang lebih 600 juta rupiah.
Fenomena ini pun selain menarik perhatian dunia kepada cryptocurrencies tetapi juga menimbulkan serangkaian fenomena di seluruh dunia, baik dalam aspek sistem kenegaraan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.
Berawal dari masyarakat dunia yang digemparkan dengan melonjaknya harga bitcoin dari sekitar $900 hingga kurang lebih $60.000, yang mana dengan adanya fakta ini orang-orang menjadi tergiur untuk ikut serta meraih keuntungan dari kenaikan harga bitcoin ini, disatu sisi perilaku ini menambah kenaikan dari harga salah satu mata uang kripto tersebut, namun disisi lain hal ini juga membuat banyak negara di dunia kewalahan untuk menentukan sikap dan kebijakan terhadap menyebarnya dan juga maraknya aktivitas perdagangan bitcoin ini.
Karena dengan tingginya harga dari bitcoin dan mata uang kripto lainnya tersebut, didukung juga dengan daya beli di masyarakat, banyak pandangan-pandangan baik dari internal dalam pemerintahan suatu negara maupun di masyarakatnya yang ingin mengesahkan mata uang kripto sebagai nilai tukar resmi atau setidaknya mata uang kripto menjadi mata uang yang bisa dan mudah digunakan untuk transaksi baik itu online maupun offline.
Adapun sifat dari nilai bitcoin yang cenderung sangatlah fluktuatif serta kenaikan nilai dari mata uangnya yang secara tiba-tiba, membuat banyak pihak bertanya-tanya sekaligus skeptis terhadap penggunaan mata uang kripto, apalagi untuk mata uang kripto disahkan menjadi nilai tukar resmi selain mata uang kertas.
Adapun dibalik rumit dan masih tidak stabilnya mata uang kripto seperti bitcoin dan lain-lain, negara El Salvador mengambil langkah berani yakni dengan menjadi negara pertama yang mengesahkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini diumumkan oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele pada Juni 2021.
Nayib Bukele menggunakan dana public hingga hampir sebesar US$100 Juta atau Rp1,4 triliun untuk membeli bitcoin, yang dengan bangganya dirayakan oleh sang presiden melalui cuitannya di twitter. Hingga tiba pada tanggal 7 September 2021, bitcoin secara resmi diperkenalkan di El Salvador dengan banyak keriuhan propaganda dan beberapa ketidakpuasan termasuk protes sosial mengenai kebijakan ini.
Peresmian bitcoin sebagai alat tukar ini tak lama disambut dengan keruntuhan pasar crypto global yang menyebabkan nilai bitcoin anjlok hingga mencapai 70% dan bertahan di angka lebih dari 55% sejak bitcoin diadopsi menjadi nilai tukar di El Salvador. Demikian tercatat sejumlah 2300 bitcoin milik EL Salvador bernilai setengah dari harga belinya.
Pengesahan bitcoin sebagai nilai tukar di yang diwacanakan sebagai sesuatu yang inovatif dan diharapkan menjadi pendorong kemajuan perekonomian di El Salvador justru malah menjadi penambah permasalahan di negara yang hampir seukuran negara bagian Massachusetts tersebut. Lantas bagaimana tanggapan pemerintah El Salvador mengenai anjloknya harga bitcoin yang berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi dan kesulitan untuk membayar hutang?
Di satu sisi menanggapi peristiwa ini pemerintah El Salvador tetap optimis dengan penerapan bitcoin sebagai nilai tukar serta investasi besar-besaran dan serangkaian kebijakan yang telah diterapkan mengenai adopsi bitcoin menjadi nilai tukar. Optimisme ini dapat dilihat pada pernyataan sang presiden mengenai anjloknya nilai bitcoin, ia menyerukan agar berhenti untuk melihat grafik dan menikmati hidup, karena ia optimis bahwa nilai bitcoin akan naik kembali.
Hal ini juga didukung oleh Menteri Keuangan El Salvador, Alejandro Zelaya yang menyatakan bahwa penurunan nilai pada bitcoin yang signifikan ini tidak akan terlalu mempengaruhi posisi fiskal negaranya, ia memberi pernyataan demikian karena jumlah dana yang diinvestasikan oleh negara ke Bitcoin masih kurang dari 0,5% dari anggaran nasional.
Menteri Pariwisata El Salvador, Morena Valdez juga mendukung keputusan Bukele terkait kebijakan tentang bitcoin meskipun nilai bitcoin terus turun. Valdez menyatakan bahwa setiap keputusan presiden dibuat pada saat yang tepat dan dipercayai oleh orang-orang.
Disisi lain negara El Salvador tidak mampu mempertahankan inovasi Bitcoin dalam negerinya akibat nilai bitcoin yang tidak stabil, terlebih lagi setelah peristiwa amblesnya nilai bitcoin membuat pemerintah El Salvador terkesan seperti mempertaruhkan dana negara untuk sesuatu yang riskan, sedangkan dana tersebut sifatnya krusial. Pada akhirnya pemerintah memotong setengah dari total kas kripto negara, hal ini dilakukan guna memenuhi pembayaran utang sebesar US$1 miliar yang harus terpenuhi di tahun 2023.
Adapun serangkaian kebijakan yang diciptakan dan diimplementasikan oleh pemerintah El Salvador terkait mata uang kripto khususnya Bitcoin ini terkesan kontroversial, didukung dengan adanya fakta Presiden Bukele merombak struktur peradilan dengan menunjuk hakim baru yang kemudian secara kreatif menafsirkan konstitusi negara untuk memungkinkan seorang presiden mencalonkan diri untuk pemilihan kembali. Ia juga mengisi jabatan pemerintah dengan kerabat dan teman dari SMA, dengan ini Bukele menjalankan El Salvador hampir seperti perusahaan keluarga.
Tidak adanya transparansi tentang bitcoin yang dibeli oleh pemerintah tentang dari mana uang untuk membeli, uang apa yang digunakan, dan dikemanakan bitcoin yang telah dibeli tersebut menimbulkan kejanggalan sehingga timbul spekulasi bahwa Bukele tidak benar-benar membeli bitcoin sebagaimana cuitannya di twitter setiap ia membeli bitcoin sebagai investasi negara dan pengadopsian bitcoin sebagai nilai tukar, karena masyarakat publik tidak dapat memeriksa transaksi pemerintah dalam hal bitcoin ini.
Sehingga dicurigai bahwa proyek bitcoin yang dikemukakan oleh Bukele ini didasari oleh kepentingan pemerintah, swasta, dan beberapa pihak asing. Argumen ini juga dapat didukung oleh fakta adanya wacana pembentukan Airport baru untuk proyek pembentukan Bitcoin City, disertai dengan adanya dana dari donatur anonim yang memberikan bitcoin senilai Rp5,1 miliar kepada sekelompok penggemar mata uang kripto di kota kecil bernama El Zonte yang membuat kota ini dinamai juga dengan Pantai Bitcoin.
Terdapat juga kejanggalan pada rumah sakit chievo yakni rumah sakit yang didirikan menggunakan alat pembayaran berbasis bitcoin menggunakan dompet digital bitcoin yang diciptakan oleh pemerintah yakni Chievo. Namun terdapat kejanggalan dalam pernyataan staf rumah sakit ini, yakni rumah sakit tersebut dibayar dengan keuntungan Chievo yang mana perolehan keuntungan tersebut sebelumnya tidak pernah dijelaskan oleh pemerintah, sehingga hal ini pemerintah terkesan seperti menanamkan investasi kripto pada rumah sakit yang mana jika untung kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan jika sebaliknya maka pemerintah seperti melepas tanggung jawab terkait permasalahan ini. Hal serupa juga mungkin akan terjadi pada masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai nilai tukar.
Dengan ini terlihat bahwa fenomena trend kripto yang menjadi fenomena internasional memberikan pengaruh terhadap kehidupan domestik suatu negara seperti apa yang terjadi di El Salvador, bagaimana kripto khususnya bitcoin mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan di El Salvador hingga menjadi tunggangan politik demi memenuhi kepentingan-kepentingan para elit baik itu dari pemerintahan, swasta, maupun pihak-pihak asing.
Karena sejauh ini inovasi bitcoin dan penerapannya di El Salvador tidak menjadi sesuatu yang memajukan melainkan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban, sehingga pengadopsian Bitcoin sebagai nilai tukar resmi di El Salvador yang diusung oleh Presiden Nayyib Bukele hanyalah seperti dalih untuk “pelancar” rencana-rencana pemenuhan kepentingan para elit politik.
