Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo memastikan terus melanjutkan program pembiayaan kesehatan gratis di tahun 2023 lewat pendanaan APBD. Sejauh ini, Kota Gorontalo termasuk daerah yang telah memperoleh Universal Health Coverage dengan prosentase 98,36 persen warga terakomodir program BPJS.
Kepastian ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan dan Rencana Program Jamkesta/Jamkesda Terintegrasi JKN antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Gorontalo di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/12/2022).
“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan bentuk kerja sama tripatrit terkait jaminan kesehatan nasional KIS untuk memberikan layanan BPJS bagi masyarakat,” ujar Walikota Gorontalo Marten Taha.
Pendanaan kesehatan bagi masyarakat Kota Gorontalo berasal tiga sumber pembiayaan, yakni APBN serta APBD Provinsi dan Kota Gorontalo. Dari tiga sumber itu, Kota Gorontalo bisa memperluas akses kesehatan sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat yang kurang mampu. Karena itu pula, Kota Gorontalo telah memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dengan prosentase 98,36 persen.
Marten menjelaskan, seluruh warga Kota Gorontalo sudah dijaminkan melalui program BPJS agar dapat berobat dengan baik di rumah sakit, puskesmas maupun klinik yang telah bekeja sama dengan BPJS.
Pemerintah telah menanggung pembiyaan per bulannya untuk BPJS sehingga mereka boleh berobat gratis. Besaran biaya yang ditanggung Pemkot Gorontalo sebesar 40 persen. Sisanya didanai lewat APBN dan APBD Provinsi Gorontalo.
“Nah, program ini sudah kita jalankan dan setiap tahun kita melakukan penandatanganan kerja sama untuk melanjutkan program tersebut. Dan sekarang akan kita lanjutkan di tahun 2023,” Wali Kota Gorontalo, Marten Taha (ADV)
