Jhon Hendri Purba Berikan Penguatan ke Panwascam Kota Utara

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jhon Hendri Purba memberikan penguatan kelembagaan ke Panwascam Kota Utara, Senin, (12/6/2023).di sekretariat. (Foto: Istimewa)
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jhon Hendri Purba memberikan penguatan kelembagaan ke Panwascam Kota Utara, Senin, (12/6/2023).di sekretariat. (Foto: Istimewa)

Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jhon Hendri Purba memberikan penguatan kelembagaan ke Panwascam Kota Utara, Senin, (12/6/2023) di sekretariat mereka. Pasalnya, Panwascam adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Parti politik, atau dengan pasang calon yang akan berkompetisi pada pemilu di tahun 2024 nanti. 

Jhon menjelaskan, harapan masyarakat kepada Bawaslu dan Panwascam sangatlah besar. Olehnya, tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. 

Bacaan Lainnya

“Jika teman-teman datang tidak tepat pada waktunya atau pulang sebelum waktunya, ini akan menimbulkan persepsi dari masyarakat yang dapat mengurangi kepercayaan kepada kita,” kata Jhon Hendri Purba kepada seluruh jajaran Panwascam Kota Utara.

Jhon menambahkan, profesional dan integritas dalam bekerja harus benar-benar dijaga dan diperlihatkan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan publik kepada lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu dan Pileg nanti. Menurutnya, masyarakat menilai bukan dari ucapan, tetapi dari sisi tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan. 

“Jangan pernah membeda-bedakan antara komisioner, sekretaris, atau cleaning service dalam lembaga ini, siapapun yang masuk di lembaga ini maka dia adalah penyelenggara,” tegasnya

Ia mengingatkan, 11 prinsip penyelenggara Pemilu harus tetap dilaksanakan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan. Katanya, 2 dari 11 prinsip penyelenggara Pemilu yang paling penting dilaksanakan adalah kemandirian, dan kejujuran. 

“Ketika kemandirian kita itu sudah hilang, maka akan berpengaruh pada kinerja, kejujuran, dan perlakuan yang adil. Intinya satu unsur itu dapat mempengaruhi unsur yang lain,” terangnya

Selain itu, Jhon menuturkan, semua proses penanganan pelanggaran harus bersifat rahasia. Termasuk saat melakukan klarifikasi terhadap saksi dan pelapor yang melaporkan sebuah peristiwa mencurigakan. Ia juga meminta, laporan dan temuan harus dipahami dengan baik, karena dua hal itu sangat berbeda artinya. 

Pos terkait