Gorontalo – Camat Mananggu, Sumantri Karim merespon aksi unjuk rasa atau demo Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Mananggu yang mendesak dirinya dicopot dari jabatan, Jumat, (11/8/23).
“Terkait aksi ini, saya terima, dan saya malahan bersyukur, karena saya merasa bahwa saya diawasi, dan berarti saya ini bekerja. kalau ada yang demo, berarti menandakan bahwa saya ini bekerja. saya tidak tidur,” ujarnya
Ia menjelaskan, terkait tuntutan soal dugaan pungli kepada kepala-kepala desa, itu bukan merupakan kategori pungli, sebab hanya berupa imbauan, dan juga telah disepakati bersama oleh kepala-kepala desa, karena anggaran kantor camat yang terbatas dalam penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 2023 nanti.
“Di sisi lain, karena anggaran kantor camat terbatas, itu disampaikan. Tahun lalu anggaran kantor camat itu Rp 8 Juta, sementara estimasi anggaran yang harus disiapkan untuk seragam paskibraka sekitar Rp 50 Juta, belum untuk kebutuhan makan dan minum. Jadi, itulah yang kita mintakan imbauan,” ucapnya
Namun, jika itu yang dijadikan tuntutan, ia pun bersedia agar pungutan itu dihentikan, “Oke pungli saya hentikan, jadi setiap kegiatan saya melarang tidak akan ada lagi pungutan. Dan itu harus disepakati, mahasiswa juga harus mengontrol itu,” ujarnya
Ia juga menjelaskan soal tuntutan penyalahgunaan gunaan wewenang. Ia siap mundur jika terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Kalau cuman penyalahgunaan kewenangan, atau tidak netralitas, selaku camat itu, pelayanan, siapa pun tamu yang datang, apalagi kalau itu pejabat. Kalau misalnya ketua dan wakil DPRD datang ke Mananggu, tidak mungkin tidak dilayani,” katanya
“Kalau memang benar saya menyalahkan gunakan wewenang, seperti apa, kasih contoh pada saya, penyalahgunaan wewenang apa yang saya lakukan, jika terbukti, saya siap mundur,” tambahnya
Sementara itu, perihal tuntutan pembangunan yang ada di Kecamatan Mananggu, ia menjelaskan Pemerintah Kecamatan Mananggu, tidak memiliki anggaran – anggaran khusus melakukan pembangunan, anggaran itu sebatas operasional kantor.
“Kalau anggaran di kecamatan itu Rp 1 Miliar, bisa mengintervensi di desa-desa yang tidak ada jamban misalnya,” ujarnya
Ia menambahkan pengawasan ini jangan hanya di ruang lingkup kecamatan, “Tapi juga pembangunan, infrastruktur atau gedung yang dilakukan di Kecamatan Mananggu itu harus dikontrol oleh mahasiswa,” tutupnya
Sebelumnya, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Mananggu menggelar unjuk rasa atau demo mendesak Camat Mananggu Sumantri Karim dicopot dari jabatannya, Kamis, (10/8/23).
“Kami dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Mananggu (GAM) Mananggu mosi tidak percaya lagi dengan camat mananggu dan sudah sangat perlu dicopot dari jabatannya,” tegas Koordinator Lapangan, Didit Lapa
Ia menjelaskan, berbagai macam dugaan pungli telah dilakukan kepada kepala-kepala desa untuk berbagai kegiatan kecamatan. Dirinya menilai hal itu adalah pembebanan biaya untuk setiap desa, dan sudah menjadi budaya dalam setiap pemerintahan di kecamatan, padahal setiap lembaga kecamatan dan desa memiliki anggaran operasional masing masing.
“Karena itu peningkatan pembangunan di Kecamatan Mananggu tidak pernah terlihat dan hampir tidak ada,” ungkapnya
Ia menambahkan, Pemerintahan Kecamatan Mananggu kali ini sungguh sangat memprihatinkan, seluruh aktivitas pemerintahan selalu berbau poltik dalam rangka pemufakatan jahat untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaan.
Bukan tanpa alasan, kata Didit, hal itu terlihat dari berbagai macam kegiatan kecamatan mananggu yang berbau politik, pelabelan warna warni poltik yang sering diutamakan.
“Terkesan onani politik yang dilakukan camat mananggu semakin orgasme di setiap harinya dalam menghadapi momentum pemilu 2024,” Tegasnya
“Dan ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik serta stabilitas social yang ada di kecamatan mananggu. Padahal tugas utamanya adalah menjalankan roda organisasi pemerintahan kecamatan harus lebih bermanfaat untuk sendi sendi kehidupan rakyat mananggu,” tutupnya
